Skip to content

Membaca Peta Pertarungan Politik Pilbup Ponorogo 2010

2 November 2009

Hal-19a

Oleh: M. ARWAN I’TIKAF, S.Pd.I

FORSAS Ponorogo

PROLOG

SECARA umum, kriteria calon kepala daerah setidaknya memiliki empat syarat. Pertama, kepribadian yang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap calon kepala daerah. Masyarakat memerlukan kepala daerah yang bersih dan jujur untuk membangun daerahnya karena pembangunan tidak akan terwujud bila resources atau sumber daya di daerah tersebut ‘’dihabisi’’ oleh kepala daerahnya.

Kedua, memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala daerah. Seperti kemampuan manajemen, pengetahuan administrasi pemerintah daerah, isu soal otonomi, serta memahami peraturan dan undang-undang. Semua ini diperlukan untuk menyusun perencanaan, mengorganisasi bawahan, menggerakkan, serta memotivasi pekerja maupun masyarakat, hingga keperan-peran pengawasan yang sering kali mengantarkan seorang kepala daerah kejerat pelbagai kasus pidana maupun perdata. Kompetensi juga membuktikan tingkat pendidikan suatu calon kepala daerah.

Ketiga, komunikasi dan koordinasi. Komunikasi yang kurang baik dapat menjadi bumerang bagi pejabat publik tersebut. Dalam hal komunikasi massa, seorang kepala daerah sangat dituntut memiliki kemampuan komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk menjalin hubungan dengan media massa. Harus pula disadari arti penting koordinasi, baik secara horizontal maupun vertikal.

Koordinasi horizontal ditujukan kepada pihak-pihak yang sejajar, sedangkan koordinasi vertikal ditujukan kepada pihak-pihak yang berada di bawah atau di atas kepala daerah berdasarkan posisi pemerintahan. Dengan koordinasi yang baik, maka pembangunan di daerah bisa berjalan dengan lancar.

Syarat keempat adalah kejelasan visi dan misi. Seorang calon kepala daerah harus punya pemahaman dan pemikiran yang baik dan komprehensif atau menyeluruh, yang meliputi berbagai bidang atau aspek tentang daerah yang akan dipimpinnya; potensi daerah yang dapat dikembangkan, dari sisi mana daerah itu mam pu disinergikan dengan bidang-bidang lain untuk mencapai kemajuan.

Calon tersebut harus mampu mengidentifi kasi persoalan daerah dan langkah-langkah yang harus digunakan untuk memecahkan masalah sesuai dengan kondisi daerahnya, mencari peluang-peluang, bahkan menciptakan peluang bagi kemajuan suatu daerah. Visi dan misi itu se lanjutnya harus bisa diterjemahkan ke dalam metode-metode aplikatif dan visible yang bisa diterapkan di daerah bersangkutan.

Pemilihan bupati (Pilbup) merupakan agenda politik nasional yang, mau tidak mau, harus terlaksana karena sangat menentukan jalannya roda pemerintahan di daerah dan secara langsung akan turut memengaruhi berjalannya roda pemerintahan pusat. Karena Pilbup merupakan agenda politik, maka situasi serta konfigurasi politik nasional yang tecermin dari parpol yang ada saat ini turut pula menentukan siapa atau dari mana calon yang berpeluang menang.

Setting Sosial Politik Ponorogo

Seperti beberapa daerah lainnya di Jawa Timur, mayoritas penduduk Ponorogo adalah nahdliyin, yang partisipasi politiknya lazim disalurkan ke tiga partai yang didirikan oleh ulama maupun tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU); seperti PKB, PPP, dan PKNU. Komposisi penduduk Ponorogo berikutnya adalah kaum abangan, nasionalis, serta pekerja maupun pegawai pemerintah yang lazimnya bersimpati ke Partai Golkar, PDIP, dan Demokrat.

Selanjutnya warga Muhammadiyah yang biasanya diwadahi PAN, serta sisanya menyalurkan aspirasi politiknya melalui PKS dan PBB. Namun, dari semua komposisi afiliasi politik itu, sebagian besar penduduk Ponorogo adalah petani.

Proses demokrasi secara umum di Indonesia selama ini juga memengaruhi cara pandang masyarakat dalam perilaku demokrasi. Saat ini ma syarakat Ponorogo menjadi lebih selektif dalam memilih pemimpin. Namun mereka tampaknya tetap memiliki ‘’pakem standar’’, di antaranya, pemimpin harus supel (mudah bergaul), komunikatif, berpendidikan, berpengalaman, berkomitmen, serta berkepribadian.

Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa ma sih ada di antara mereka yang memilih ‘’pandangan praktis’’ dalam berpolitik: siapa punya uang dia yang menang. Ironisnya, pandangan seperti ini menyebar hampir ke semua kalangan, semua golongan, baik yang masuk kategori ekonomi lemah, menengah maupun atas, muda atau tua, santri maupun abangan.

Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) pada 2008-2009, pasangan KarSa, yai tu Gubernur Sukarwo (yang semula didukung oleh PDIP) serta Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf (didukung Ansor Jatim dan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PAN) harus berjuang keras hingga tiga putaran untuk bisa mengalahkan pasangan KAJI (Khofifah Indar Parawansa dan Mujiono –yang disokong PPP dan beberapa partai kecil, serta berusaha menggerakkan pilihan anggota Fatayat NU). Hasil Pilgub Jatim itu tampaknya akan memberikan pengaruh tersendiri pada peta politik Pilbup Ponorogo 2010.

Sementara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 telah ditetapkan berjumlah 50 anggota terpilih untuk DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2009-2014. Berarti, terjadi kenaikan lima kursi dari jumlah total anggota DPRD Kabupaten Ponorogo periode 2004-2009. Penambahan jumlah kursi itu karena jumlah pemilih pada Pileg 2009 juga bertambah dibandingkan pada Pileg 2004.

Ke-50 anggota dewan itu berasal dari 11 partai politik. Total 29 partai politik kontestan Pi leg 2009 di Ka bu paten Ponorogo. Kursi terbanyak pada Pileg 2009 ini diraih PDIP dan Partai Golkar, masing-masing 9 kursi. Selanjutnya adalah PKB dan Partrai Demokrat.

Sedangkan dalam Pilpres 2009, pasangan SBY-Boediono yang diusung Partai Demokrat dan berkoalisi dengan PKS, PKB, PAN, PPP, dan beberapa partai kecil lainnya unggul di Kabupaten Ponorogo.

Konfigurasi politik termutakhir bisa digunakan sebagai input dan kemungkinan besar akan menentukan proses Pilbup Kabupaten Ponorogo tahun depan. Kiranya telah ada gambaran umum atas kekuatan politik di Ponorogo.

Hasil Pileg 2009 memang menempatkan PDIP dan Golkar yang teratas. Namun, menilik hasil Pilpres 2009, Partai Demokrat dan beberapa partai anggota koalisi yang mengusung SBY-Boediono juga masih memiliki peluang besar mendudukkan calonnya sebagai bupati menilik hasil pilpres tersebut.

Meski di spektrum nasional PKB sedang goyah, tetapi partai anggota koalisi penyokong SBY-Boediono pada Pilpres 2009 itu masih memiliki bargaining position yang kuat di pentas lokal karena bupati dan wakil bupati yang sekarang masih menjabat berasal dari PKB. Namun persepsi kepuasan warga atas kinerja pemerintah daerahlah yang lebih menjadi tolok ukur atas kekuatan PKB dalam Pilbup tahun depan.

Perkiraan Figur Kandidat

Pada Pilbup Ponorogo 2010, incumbent Bupati Muhadi Suyono diperkirakan mencalonkan diri kembali. Sedangkan wakilnya, Amin, diprediksi maju sebagai cabup. Jika ini yang terjadi, peta persaingan akan menarik karena keduanya dari PKB dan selama ini bahu-membahu memimpin Kabupaten Ponorogo.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo (2004-2009), Supriyanto (PDIP), tampaknya juga akan ikut meramaikan perebutan kursi bupati untuk periode 2010-2015. Juga ada enam calon lain yang sudah mulai ramai disebut-sebut, yaitu mantan Bupati Markum Singodimejo (1995-2000 dan 2000-2005), mantan Sekda era Markum, Toni Sunarto, lalu Ketua PGRI Ponorogo Sumani, mantan Dandim 0802 Letkol Inf. Asmono, serta seorang pengusaha kontraktor lokal bernama Sugeng Beruk.

‘’Deklarasi resmi memang belum mereka lakukan. Namun sudah menjadi rahasia umum mereka berkeinginan maju sebagai calon bupati pada pilbup tahun depan,’’ kata Kasubag Humas Pemkab Ponorogo Setya Budiono, pertengahan Oktober 2009.

Walaupun ada orang-orang lama di pemerintahan, itu bukan mutlak jadi jaminan menang mengingat proses politik saat ini menempatkan rakyatlah yang menjadi penentu. Para pemilih di Ponorogolah yang menentukan secara langsung bupati mereka dengan sedikitnya dua pertimbangan. Yaitu, track record cabup serta partai politik pendukung cabup tersebut.

Maka, selain sosok cabup, di situlah partai-partai politik pendukung setiap calon bupati bakal diuji, sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka. (*)

Sumber : Nusantara / Tabloid Forsas Edisi Khusus Oktober-November 2009

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. 18 Januari 2010 00:43

    semoga rakyat tidak salah pilih untuk bupati ponorogo kali ini..

  2. belajar jadi diri sendiri permalink
    25 Januari 2010 20:57

    wow… ini nieh yang kita tunggu….
    munculnya sosok Wakil Rakyat Kota Ponorogo seutuhnya.

    AE 1 PO segera diperebutkan!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: